Gebyar Pekan Hukum Syariah 2013

“POLITIK HUKUM DI INDONESIA: Efektifitas Institusi Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Peradilan Bersih, Bermartabat, Berwibawa dan Berkeadilan”

Akhir-akhir ini masyarkatakat dikejutkan dengan adanya berbagai persoalan hukum di Indonesia khusunya terkait dengan Penegakan hukum (Law Enforcement). Hal tersebut senantiasa menjadi persoalan menarik banyak pihak, terutama karena adanya ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan (Das Sollen) dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan (Das Sein). Ketimpangan interaksi terus berlangsung, pada penegakan hukum umumnya dan tidak dapat mencerminkan wujud keadilan yang dicita-citakan baik dari aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim maupun dalam sistem peradilan dan tata hukum secara institusional.

Untuk mencapai cita-cita penegakan hukum peradilan Bersih, bermartabat, berwibawa dan berkeadilan diperlukan suatu politik penegakan hukum sebagai upaya-upaya untuk melakukan perencanaan pembentukan peraturan hukum (legal planning), pengkordinasian (coordinating), penilaian (evaluating), dan pengawasan (controlling) dan pemantauan (monitoring) yang terukur terhadap kualitas produk hukum, institusi dan aparat penegak hukum dan budaya hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Dalam kondisi penegakan hukum yang selama ini terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka menjadi tidak mudah membangun kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum. Membangun citra baik suatu sistem peradilan, baik untuk urusan hukum publik maupun hukum privat atau keperdataan secara lebih berwibawa dan terpadu sangat diperlukan. Praktek mafia peradilan dan timbulnya campur tangan kekuasaan terhadap kemandirian peradilan acapkali menjadi cermin buruk sistem peradilan di Indonesia.

Kurangnya kesadaran menerapkan sistem peradilan terpadu (an integrated justice system), atau karena ego sektoral antara institusi penegak hukum yang ada, munculnya banyak mafia hukum, praktik korupsi di lembaga peradilan berakibat masyarakat tidak mudah mempercayai adanya peradilan yang berwibawa, di seluruh tingkat Pengadilan Negeri, Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi dan juga di tingkat Kasasi, Mahkamah Agung sampai Mahkamah Konstitusi.

Oleh karenanya salah satu agenda kegiatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah yang sekaligus merupakan agenda terbesar, dalam rangka ikut serta mengembangkan dan memfasilitasi segala bentuk intelektualitas dan kreatifitas mahasiswa, perlu adanya kegiatan relevan dan representatif untuk mendukung tercapainya idealitas dari gagasan diatas. Kegiatan tersebut dirangkai dalam “GEBYAR PEKAN HUKUM SYARIAH” dengan mengusung tema “POLITIK HUKUM DI INDONESIA: Efektifitas Institusi Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Peradilan Bersih, Bermartabat, Berwibawa dan Berkeadilan”